Nah, kita udah puas ngerasani siswa kelas akselerasi, gimana halnya dengan anak-anak reguler? What we have to do with them?
Gini loh, bu guru, setiap anak itu, mau dilabeli jenius atau tidak, sebenarnya kan telah dibekali talenta dari langit sana. Setiap manusia di cipta untuk tujuan tertentu, ada tugasnya. Lhah ya untuk ngejalanin tugas itu kan butuh tools, butuh skills. Perangkat itu sebenarnya sudah disematkan pada masing-masing diri. Cuma.. ya itu dia, talenta itu ibarat harta terpendam, kita nih, sebagai pendidik, ibarat pemburu harta karun. Harus punya peta, harus mau cape, dan harus punya keyakinan kalo emang harta karun itu ada pada diri anak-anak kita.
Namanya aja harta terpendam, pasti ga mudah dideteksi. Kadang butuh waktu lamaaa sekali sampe kemudian kita sadar tengah membesarkan seorang jenius. Ada timing dimana bakat tersebut baru muncul. Einstein, contohnya, semasa sekolah tidak pernah menunjukkan prestasi akademis. Begitu pula Thomas Alva Edison yang bahkan dikeluarkan dari sekolah karena kebanyakan melamun di kelas. Pointnya, setiap pendidik harus membangun visi, musti punya kesadaran bahwa setiap anak itu mempunyai potensi yang luar biasa dalam dirinya, yang butuh di stimulasi, di gali, di fasilitasi, agar tumbuh, berkembang sesuai dengan tugas apa yang di embannya dari langit. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya kalo para pendidik, tidak memiliki visi mengenai potensi Ilahiyyah ini. Anak hanya diperlakukan sesuai label, kategori yang kita lekatkan hingga si anak pun tumbuh dalam persepsi yang belum tentu benar tentang dirinya sendiri. Hiii… Coba deh, liat penilaian kualitatif di raport anak TK. Umumnya fokus pada kekurangan atau kelemahan anak, ananda A masih belum bisa konsentrasi, tidak mau menyelesaikan tugas, suka menganggu teman, membantah, bla-bla-bla. Kita, sebagai pendidik, jarang sekali melihat (variabel) masalah anak secara reflektif. Permasalahan seperti itu kan baru timbul saat mereka sekolah. Artinya ada treatment yang belum optimal yang bisa melihat/mendeteksi/mengangkat sisi positif anak. Sudah menjadi jadi tugas bu guru berjibaku mencari metoda yang paling pas untuk anak. Harus kepegang milestones, paham tahapan berpikir mereka sampai pada level apa, dan diatas itu semua, pendekatan yang tulus, yang penuh kasih sayang pada anak didik yang biasanya paling sukses melambungkan potensi anak agar berkembang optimal. Menurut saya, mendidik anak itu merupakan proses spiritual bagi guru.
Bayangkan bu, kita ketitipan anak sedemikian banyak dan harus memantau setiap perkembangan mereka, rasanya impossible ga sih? Kecuali dengan pertolongan Allah ta’ala, tentu saja.
Yang utama, bu, dari proses pendidikan itu adalah bagaimana menumbuhkan semangat belajar pada diri mereka. Nah, hanya saja yang harus kita pahami makna belajar itu apa bagi mereka? Ibu guru harus mengembangkan wawasan bahwa makna belajar itu tidak hanya duduk manis di kelas dan menghapal pelajaran. Sebagai guru musti peka akan kebutuhan masing-masing anak, mungkin ada yang tipikal slow-to-warm up, ada yang membutuhkan afeksi lebih dibandingkan anak lainnya, ada yang memang harus dengan pendekatan individual. Gali data mengenai karakter khas setiap anak dari orangtuanya. Setelah itu bu guru harus berani memilah kurikulum mana yang memang sudah sesuai dengan tingkatan mereka, -mau ndak mau harus baca teori perkembangan, kalo dirasa anak-anak masih sulit menangkap maksud dari suatu istilah, ya jangan dipaksakan, kalo perlu di-skip aja. Toh, kita melakukan ini juga berdasarkan konsep yang kita pegang. Ada teorinya dan secara data lapangan kita yang paling kenal kemampuan dan kebutuhan anak-anak didik kita. Buat apa menyampaikan sesuatu yang tidak dipahami, atau malah ga ada manfaatnya buat anak. Just wasting the time.
Bu guru, anak-anak kita butuh di pahami, bukan di cetak sesuai maunya kita, apalagi sesuai tuntutan kurikulum.
www.diannovi.com

Ini adalah kelas layanan bagi siswa berbakat istimewa atau jenius. Kategori siswa yang dapat menyelesaikan kurikulum lebih cepat dibanding siswa seusianya. SD di lampaui sekitar 4-5 tahun, SMP hanya 2 tahun, SMA demikian pula. Setelah itu? Have no idea..
Akselerasi berarti percepatan. Semakin cepat siswa dapat menyelesaikan materi, semakin jenius ia. Paradoksnya, Semakin lambat siswa menyelesaikan materi, apalagi kalo harus remedy, pertanda ga jenius, at least masuk dalam kategori siswa reguler. Itu premis yang saya pahami.
Apa iya begitu? Lets see.. But, first, tujuan pengadaan kelas akselerasi itu sendiri sebenarnya untuk apa, ya? kenapa harus mempercepat kelulusan siswa? Agar apa? agar lebih cepat mandiri secara ekonomi? Kalo ini yang jadi tujuan, mending kita set-up kurikulum yang lebih ringkas, tidak mesti menempuh 12 tahun masa sekolah. Jadi semua siswa, termasuk yang reguler juga bisa lulus cepat. Mudah-mudahan tidak hanya faktor ekonomi yang jadi pertimbangan seseorang untuk segera lulus..
Di ulas di awal, kelas akselerasi ditujukan bagi siswa berbakat istimewa alias jenius.
Next question: apakah mekanisme percepatan merupakan satu2nya alternatif pelayanan bagi gifted-student? Apakah ukuran kejeniusan seseorang hanya sekedar ditandai dengan cepatnya ia menyelesaikan sekolahnya?
Esensinya, sekolah menjadi sarana stimulasi bagi siswa untuk mengembangkan potensi istimewanya (hidden-treassure). Agar apa? pragmatically: agar memberi manfaat bagi masyarakat. Iya lah, wong ada orang cerdas tapi kok ndak membawa perbaikan, atau memberi manfaat bagi umat ya untuk apa..
Tapi apa mungkin ya kita mengharapkan kontribusi dari si anak cerdas ini kalo di sekolah ia hanya sekedar di tuntut untuk menyelesaikan soal-soal, memberi jawaban benar-salah sesuai petunjuk buku / instruksi guru, tanpa memberi ruang baginya untuk bereksplorasi diri.

PROSES penerimaan siswa baru baik di tingkat SD, SLTP maupun SMU segera digelar. Bahkan sudah ada sekolah tertentu yang mendahuluinya. Proses penerimaan siswa tersebut akan segera dilanjutkan dengan penataan kelas sesuai dengan kemampuan peserta didik.

Ada sekolah yang menerapkan pola kelas unggulan dan akselerasi. Namun pola-pola semacam itu hingga detik ini masih menjadi perdebatan di kalangan ahli pendidikan.
Adalah Prof Suyanto -Rektor Universitas Negeri Yogyakarta- dengan tegas menyatakan pengelompokan siswa secara homogen berdasarkan kemampuan akademik menjadi kelas superbaik, amat baik, baik, sedang, kurang, sampai ke kelas “gombal”, tidak memiliki dasar filosofi yang benar.

Yang memprihatinkan, pengelompokan itu disertai program promosi dan degradasi. Siswa yang tidak mampu mempertahankan prestasi akademiknya bisa digusur dari kelas superbaik ke kelas sedang. Bahkan mungkin bisa meluncur ke kelas paling bawah, kelas “gombal”.

Secara psikologis, program yang mendiskriminasikan siswa bisa menimbulkan stigmatisasi pada siswa di kelas “gombal”. Mereka akan kehilangan rasa percaya diri.

Di pihak lain, siswa yang masuk dalam kategori kelas superbaik memiliki kecenderungan arogan, elitis, dan eksklusif. Pendek kata, pengelompokan siswa lebih banyak sesatnya dari pada manfaatnya.

Dalam proses pembelajaran, pengelompokan juga akan menumbuhkan perilaku instruksional yang bias dari guru kepada anak didiknya. Di kelas superbaik, guru bisa tampil penuh gairah karena munculnya fenomena positive hallow effect terhadap anak-anak berotak brilian. Sebaliknya, di kelas “gombal” guru cenderung masa bodoh akibat munculnya fenomena negative hallow effect terhadap kelompok siswa berotak pas-pasan.

Jika program itu terus dipertahankan, justru akan terjadi proses dehumanisasi secara sistematik di sekolah, karena tidak mencerminkan kehidupan masyarakat yang bercorak heterogen.

Penyubur Mediokritas
Namun, pendapat Prof Suyanto tidak sepenuhnya diamini oleh kelompok yang pro kelas unggulan. Prof Liek Wilardjo -fisikawan dari UKSW- justru berpandangan sebaliknya. Menurutnya, anak-anak berbakat dan berotak cemerlang perlu mendapatkan perhatian khusus agar mereka dapat menumbuhkembangkan talenta dan kecerdasannya.

Jika anak-anak berakat dijadikan satu dengan anak-anak yang lamban, mereka akan kehilangan semangat belajar karena jenuh dengan proses pembelajaran yang lamban. Sebaliknya, anak-anak yang kurang pandai akan mengalami kerepotan jika dibiarkan bersaing dengan siswa-siwa pintar.

Kelas heterogen justru akan mempersubur mediokritas, di mana anak-anak cemerlang tidak bisa mengembangkan talenta dan kecerdasannya, mengalami stagnasi dan pemandulan intelektual. Sementara anak-anak lamban hanya “jalan di tempat”.

Kekhawatiran bahwa siswa yang masuk dalam kelas “gombal” akan dihinggapi rasa minder dianggap terlalu berlebihan, karena baru berdasarkan asumsi yang belum diuji kebenarannya. Pengelompokan siswa lamban di dalam kelas tersendiri - seperti halnya yang terjadi di Inggris - justru diyakini dapat memudahkan penanganannya secara khusus.
Pandangan Prof Liek Wilardjo senada dengan Conny R Semiawan (1992) tentang perlunya pengembangan kurikulum berdiferensiasi, di mana peserta didik yang berkemampuan unggul perlu mendapatkan perhatian khusus.

Menurut Prof Conny, kurikulum berdiferensiasi dapat mewujudkan seseorang sesuai dengan kemampuan yang ada padanya, dapat menghadapi masalah dan kompleksitas kehidupan yang berubah akibat peningkatan teknologi dan perubahan nilai-nilai sosio-kultural.

Pro-kontra tentang kelas unggulan semakin menarik disimak ketika belakangan ini juga muncul program yang hampir sama, yaitu kelas akselerasi, di mana anak-anak yang memiliki tingkat kecerdasan tinggi bisa menamatkan belajarnya lebih cepat. Misalnya, SLTP/SMU bisa ditempuh hanya dua tahun.

Persoalannya, apakah program kelas unggulan atau akselerasi mampu mendongkrak mutu SDM kita yang dinilai masih berada pada aras rendah? Apakah ada jaminan, anak-anak berotak cerdas yang jumlahnya hanya beberapa gelintir yang telah sukses menempuh program kelas unggulan, atau akselerasi mampu menjadi generasi cerah budi yang memahami dinamika hidup yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan bangsanya? Jangan-jangan program kelas unggulan itu dibentuk hanya berdasarkan sikap latah.

Ingin meniru pendidikan gaya Barat, Inggris misalnya, dengan dalih untuk meningkatkan mutu SDM dan daya saing bangsa di tengah-tengah percaturan global, tanpa disesuaikan dengan konteks sosial-budaya masyarakat kita.

Kalau ini yang terjadi, dunia pendidikan kita telah lepas dari lingkaran dan dinamika kehidupan kontekstual yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Implikasinya, out-put yang dilahirkan oleh institusi pendidikan kita hanyalah generasi-generasi berotak brilian dan cerdas intelektualnya, tetapi miskin kecerdasan hati nurani dan spiritual. Pada akhirnya justru membikin mereka menjadi asing hidup di tengah-tengah masyarakat bagaikan “rusa masuk kampung”. Tidak memiliki kepekaan dalam merasakan denyut nadi kehidupan yang berlangsung di sekelilingnya.

Problem-problem eksistensi kita, menurut Anton Naben (2001), adalah krisis moral yang merambah hampir di semua lini kehidupan dengan segala dampaknya. Kita amat membutuhkan sosok manusia yang memiliki kecerdasan spiritual dan apresiasi tinggi terhadap nilai-nilai kejujuran, yang menciptakan damai di tengah berkecamuknya kebencian, yang menawarkan pengampunan bila terjadi penghinaan. Yang menabur benih kerukunan bila terjadi silang sengketa, yang memberikan kepastian bila terjadi kebimbangan. Yang menegakkan kebenaran bila terjadi beragam bentuk penyelewengan dan kesesatan. Yang menjadi pembawa terang di tengah kegelapan hidup.

Saat ini, nilai-nilai kejujuran -meminjam istilah Abd. A’la (2002)- sudah menjadi moralitas bangsa yang tergadaikan. Budaya malu sudah nyaris hilang dari memori bangsa. Korupsi, manipulasi, kolusi, nepotisme, dan sejenisnya marak terjadi di mana-mana. Perilaku keagamaan hanya sampai pada tataran ekstrinsik. Agama hanya dijadikan sebagai topeng untuk pencapaian kepentingan. Para elite pemimpin tidak bisa jadi teladan bagi anak-anak bangsa. Yang terjadi justru sebuah kebanggaan bila mereka mampu melakukan pembohongan publik sehingga terlepas dari jerat hukum yang mengancam mereka atas perbuatan korup yang telah dilakukan. Sementara itu di atas akar rumput, sentimen kesukuan dan etnis, anarkhisme yang dibungkus fanatisme keagamaan, main hakim sendiri, dan kekerasan lainnya menjadi adonan perilaku yang gampang disaksikan dalam kehidupan sehari-hari.

Pencerahan Peradaban
Dalam kondisi demikian, dunia pendidikan kita harus mampu memosisikan diri sebagai pencerah peradaban, menjadi media katharsis yang mampu memuliakan martabat kemanusiaan hakiki, di mana nilai-nilai kejujuran dan kesalehan hidup baik pribadi maupun sosial bersemayam dan bernaung dalam hati nurani bangsa. Sekolah harus mampu menjadi ikon masyarakat mini, yang menggambarkan suasana dan panorama hidup bermasyarakat multikultur, di mana anak-anak banyak belajar menginternalisasi dan mengapresiasi perbedaan dan heterogenitas dalam segala aspeknya. Dengan demikian, setelah terjun ke masyarakat, mereka bisa tampil inklusif, egaliter, tidak elitis, memiliki empati, dan tidak besar kepala. Hal ini tentu sulit dicapai jika anak-anak yang tengah menuntut ilmu di bangku sekolah dikelompokkan secara homogen, sehingga mereka tidak pernah memiliki kesempatan belajar memahami dan menghargai perbedaan dalam arti yang sesungguhnya.

Pengalaman menunjukkan pendidikan yang lebih berorientasi pada hal-hal yang bersifat materialis, ekonomis, dan teknokratis demi mengejar pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa seperti yang gencar diteriakkan dengan lantang pada masa Orde Baru kering dari sentuhan nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan budi pekerti.

Yang kita khawatirkan, kelas unggulan yang mendewakan kecerdasan intelektual semacam itu hanya akan melahirkan tamatan pendidikan yang cerdas, pintar, dan terampil, tetapi tidak memiliki kecerdasan emosional dan spiritual yang memadai. (33)
(Suara Merdeka, Selasa, 2 Juli 2002)

Jumat, 23 November 2007

Kelas Akselerasi Diubah ?
Pembinaan Potensi Anak Kurang Jelas

Jakarta, Kompas - Pemerintah memutuskan untuk mengubah total pelaksanaan kelas
akselerasi bagi anak berbakat istimewa mulai tahun ini karena dianggap tidak
jelas arahnya. Kelas akselerasi telah berlangsung selama beberapa tahun, mulai dari TK
hingga SMA, di sejumlah daerah.
Hal itu dikemukakan Direktur Pendidikan Luar Biasa Departemen Pendidikan
Nasional Eko Djatmiko, Kamis (22/11). Di sekolah-sekolah reguler, murid yang ber-IQ lebih
dari 125 dikumpulkan dalam kelas tersendiri. Terdapat lebih dari 130 sekolah dari tingkat
TK hingga SMA di Indonesia yang menyelenggarakan program kelas akselerasi dengan
murid lebih dari 3.000 orang.
"Definisi program akselerasi selama ini hanya dimaknai sebagai kelas percepatan
sehingga masa studi lebih pendek. Sebagai contoh, dari SMA yang tadinya tiga tahun
menjadi dua tahun. Seluruh mata pelajaran dipadatkan saja materinya," ujar Eko Djatmiko.
Selain itu, anak-anak dalam kelas tersebut dikhawatirkan cenderung menjadi
eksklusif karena selama berada di sekolah ada di kelas khusus. Belum lagi masalah
ketidaksesuaian umur dengan jenjang pendidikan.

Tidak jelas

JAKARTA-Hingga kini kita hanya mengenal kelas akselerasi (percepatan) untuk anak-anak berbakat (gifted children) Indonesia. Sesungguhnya kelas akselerasi sudah banyak ditinggalkan.
Keuntungannya memang anak didik dapat didorong agar berprestasi lebih cepat. Sayangnya, anak berbakat muda yang tengah berkembang, namun setengah dari populasi itu justru underachiever. Ini karena tumbuh kembang mereka berbeda dari anak normal, yang menyebabkan kesulitan dalam menerima pembelajaran konvensional.
Sekalipun mereka mempunyai loncatan perkembangan kognitif dan motorik kasar, terapi mereka dapat tertinggal pada kematangan perkembangan, baik fisik, emosi, motorik halus, adaptasi, sosial, bahasa, dan bicara. Ini yang menyebabkan ketidaksiapan menerima pembelajaran. Bisa juga karena membutuhkan pendekatan khusus, mereka sulit berprestasi di kelas konvensional atau klasikal.
Mereka membutuhkan pendekatan dua arah sekaligus. Mengeliminasi kesulitan akibat perkembangannya yang unik, dan juga sekaligus keberbakatannya. Jika hanya mengatasi beberapa masalah saja, dari banyak laporan, justru hanya akan menambah masalah baru. Ini disebabkan karena dorongan internal anak-anak berbakat adalah memenuhi rasa keingintahuannya yang besar melalui eksplorasi dan pengembangan intelektualitasnya. Ini membutuhkan penyaluran dan pemenuhan kebutuhan.
Andaikan hanya mengupayakan kelas akselerasi saja, anak ini tidak akan terdeteksi sebagai anak berbakat dan juga tidak akan menerima pendidikan sebagaimana keunikan, kesulitan, dan kebutuhannya. Kesemua ini mengancam nasibnya di kemudian hari.
Apa yang dibutuhkannya dalam pendidikannya adalah bimbingan guru yang memahami berbagai karakteristiknya, personalitasnya, tumbuh kembangnya, gaya berpikir, dan gaya belajarnya, yang memang berbeda dari anak-anak normal pada umumnya.
Mereka butuh pendekatan pembelajaran dua arah sekaligus. Pertama ke arah kesulitannya di mana ia membutuhkan dukungan, stimulasi, terapi, remedial teaching, dan kesabaran. Kedua, membutuhkan berbagai materi yang sesuai dengan karakteristik berpikir seorang anak berbakat yang lebih kepada materi yang penuh tantangan pengembangan kreativitas dan analisis.
Sekolah reguler yang mampu menerima anak-anak berbakat agar dapat mengikuti pendidikan saat di fase-fase sulitnya di kelas-kelas sekolah dasar bersama anak normal lainnya, sekaligus juga menerima layanan pengembangan keberbakatan, disebut sekolah inklusi.
Guru diharapkan dapat membimbingnya menapaki tahapan tumbuh kembangnya yang sulit tersebut dalam situasi aman agar ia dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dalam lingkungan yang nyaman. Sebab anak-anak berbakat yang mempunyai gejala mirip dengan autisme ataupun ADHD, tidak layak jika diterapi dan dididik sebagai autisme atau ADHD, karena sekalipun mempunyai gejala yang mirip namun mempunyai perbedaan yang tegas, serta neurobiologis dan akar permasalahan yang berbeda.
Guna memenuhi hal ini, guru perlu mendapatkan pelatihan-pelatihan yang memadai dan selalu mengikuti penyegaran keilmuan guna mengikuti perkembangan strategi pengajaran yang didukung oleh hasil-hasil penelitian mutakhir (evidence based practice) yang kini sangat pesat berkembang.

Jakarta - Para murid kelas akselerasi membayar lebih mahal ketimbang mereka yang belajar di kelas reguler. Kondisi ini berbeda dengan negara lain, seperti Singapura yang justru memberikan beasiswa bagi anak cerdas berbakat dan kelanjutan pendidikan mereka diperhatikan pemerintah.

Berdasarkan pemantauan pada Sabtu (24/11), murid kelas XII akselerasi di SMAN 70 Jakarta, misalnya, dikenakan iuran sekolah Rp 350.000 per bulan. Jumlah tersebut lebih tinggi sekitar Rp 100.000 dibandingkan dengan iuran murid kelas reguler.

Koordinator program percepatan atau akselerasi SMAN 70, Risda Wahab, mengatakan, keputusan mengenai iuran tersebut diputuskan oleh komite sekolah dan orangtua murid akselerasi. “Karena waktu pendidikan dipercepat, orangtua mengambil kebijakan untuk menambah sumbangan dan sifatnya sukarela. Sekolah tidak menentukan,” ujarnya.

Di SMP 19 Jakarta, awalnya sekolah mematok uang sumbangan pendidikan Rp 5 juta khusus untuk kelas akselerasi. Jumlah itu lebih besar Rp 2 juta dari kelas reguler yang standar minimumnya Rp 3 juta. Namun, dalam praktiknya, sekolah memberikan sejumlah keringanan kepada siswa berpotensi, tetapi kurang mampu secara ekonomi.

“Bagi saya tidak masalah. Apalagi fasilitas sekolahnya bagus dan anak saya akan bisa lulus lebih cepat,” kata Iis (40), orangtua murid kelas akselerasi di SMP 19 Jakarta.

Sementara itu, di sekolah lain, Wakil Kepala SMP 115 Jakarta Lily Handasah mengatakan, di kelas akselerasi orangtua murid membentuk komite kelas yang bersedia memfasilitasi segala kebutuhan kelas tersebut. Sampai saat ini, orangtua murid telah memberikan satu LCD proyektor sebagai fasilitas tambahan di kelas.

Ada kritik
Meski demikian, ada sejumlah kritik yang dilontarkan terhadap penyelenggaraan kelas akselerasi. Rachmat W Adi, Ketua Yayasan Adhi Purusa (Perkumpulan Orang Tua Anak Cerdas Istimewa), di Jakarta mengatakan, kelas akselerasi yang ada sekarang ini cuma pemadatan waktu sehingga anak cerdas istimewa bisa menyelesaikan pendidikan lebih cepat. “Pendidikan seperti ini tidak merangsang anak untuk bisa mengenali potensinya dan bersosialisasi,” kata Rachmat.

Julia Maria van Tiel, pembina mailinglist orangtua anak cerdas istimewa, mengatakan, di dunia kelas akselerasi mulai ditinggalkan. Pendidikan untuk anak cerdas istimewa kini semakin mengarah ke inklusif, agar anak bisa bersosialisasi dan menghargai keberagaman. (Kompas)

BANDUNG, (PR).-
Sekretaris Jenderal Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), Iwan Hermawan, pesimistis program akselerasi pendidikan di Jawa Barat terlaksana sesuai target. Menurut Iwan, program akselerasi di Jawa Barat menghadapi berbagai permasalahan yang akan menghambat tercapainya target IPM sebesar 80 pada 2010.

Hal ini diungkapkannya dalam diskusi publik “Membedah Persoalan Pendidikan Jawa Barat” di Aula Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Jumat (31/3). Dalam kesempatan ini, Iwan memaparkan enam masalah yang mengancam suksesnya program akselerasi pendidikan. Minimnya, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dinilai Iwan sebagai penyebab utama lambannya program ini.

Iwan berpendapat, APBD sektor pendidikan belum memenuhi tuntutan konstitusi, yaitu 20% dari APBD. Akibatnya, sumbangan pendidikan dari masyarakat jauh lebih besar daripada pemerintah. Hal ini juga menyebabkan masyarakat miskin masih harus menanggung biaya pendidikan yang mahal.

Penyebab lainnya adalah penyebaran pendidikan yang tidak merata. “Yang miskin masih bersekolah di sekolah miskin. Dengan anggaran sekolah yang minim, fasilitas minim, kapan mereka bisa maju?” katanya. Sementara itu, kebanyakan anak orang mampu bersekolah di sekolah yang tergolong elit dan bagus.

Dia menilai, pemerintah daerah masih belum adil dalam memberikan subsidi kepada sekolah. “Sekolah miskin subsidinya kecil, sedangkan sekolah yang kaya mendapat subsidi banyak, karena pemerintah melihat dari anggaran sekolahnya,” ungkapnya.

Iwan juga menilai kebijakan pemerintah melakukan ujian nasional (UN) tidak adil. Ujian nasional adalah standar kelulusan nasional. Padahal, disparitas sekolah masih tinggi. Sekolah di kota kualitasnya tidak bisa disamakan dengan sekolah pinggiran, sebab fasilitasnya pasti berbeda.

Selain itu, anggaran yang berbeda membuat sekolah di pinggiran tidak akan bisa mengejar sekolah unggulan di kota. Dengan begitu, standar kelulusannya pun tidak bisa disamaratakan. “Startnya saja tidak sama, bagaimana sampai ke finishnya bisa sama?” katanya.

Siswa juga masih dijejali mata pelajaran yang belum tentu sesuai dengan kebutuhannya. “Semua mata pelajaran itu penting, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan siswa,” ujarnya. Hasilnya, banyak mata pelajaran yang diberikan kepada siswa, tetapi siswa malah tidak mengerti semua yang didapatnya.

Untuk menghadapi hambatan itu, Disdik Jabar mengambil kebijakan, di antaranya memberikan subsidi kepada siswa dari keluarga kurang mampu. Kartu bebas biaya sekolah (KBBS) dinilai Kepala Subdinas Pendidikan Dasar, Bambang Sutrisno, telah menaikkan angka partisipasi murni (APM) Jabar.

Menurut dia, APM tahun 2004 hanya 59, tetapi dengan adanya KBBS, tahun 2005 naik menjadi 66,19. “Ini kenaikan terbesar yang pernah dialami oleh Jabar,” ujarnya.